Puskesmas Majenang 1 Reakreditasi Yang Ke-3 Diharapkan Mampu Tingkatkan Pelayanan

Merdekanusantara.com, Cilacap- Setelah dilakukan survei selama tiga hari oleh Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia, Puskesmas Majenang 1 pada Rabu 6 Desember 2023 melaksanakan kegiatan yang terakhir.

Dalam kegiatan lintas sektoral tersebut hadir unsur Forkopimcam Majenang bersama beberapa kepala desa, guna dilakukan wawancara oleh LASKESI yang digelar di Aula Puskesmas Majenang 1.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr. Pramesti Griana Dewi yang mengikuti kegiatan survei tersebut menyampaikan, dikabuapten Cilacap seluruh Puskesmas yang ada mengikuti proses akreditasi, disamping itu juga beberapa klinik swasta yang ada menjalani proses akreditasi.

“Sebanyak 38 Puskesmas sampainsaat ini hampir seleesai semuanya, dan masih menunggu hasilnya, sementara untuk 17 Puskesmas sudah dinyatakan lulus paripura, “, kata Pramesti (6/12/2023).

Dengan dilakukanya akreditasi, dan bisa dinyatakan lulus, maka Puskesmas berkewajiban untuk mampu menjalankan tugasnya dengan baik terkait management dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pungkas Pramesti.

Sementara itu, dr. Sapto Pujo Hadiwardoyo, MARS, AAK dan Mochamad Zen Sutrisno, SKM, MM dari Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia menyampaikah, bahwa lembaganya tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Kementrian Kesehatan.

“Ada beberapa lembaga akreditasi di Indonesia, salah satunya yakni Laskesi, kami dari Laskesi kali ini sedang melakukan survei terhadap beberapa Puskesmas yang ada di Cilacap yang sedang menjalankan proses akreditasi, “, ungkapnya.

Sapto juga menyampaikan, bahwa Laskesi betul – betul melakukan surevi dan penilaian terhadap Puskesmas guna menentukan lolos apa tidaknya dalam proses akreditasi, sehingga dalam pelayanan kesehatan bisa memperhatikan terkait keselamatan pasien dan mutu, tegasnya.

Dalam itu, tim survei juga melakukan kunjungan dan pengecekan fasilitas kesehatan yang di miliki oleh Puskesmas Majenang 1 baik secara fisik, dokumen dan management terkait kegiatan pelayanan kesehatan. (Junaedi)