Anggota DPR Meminta Kementerian Agama Cepat Dalam Tanggapi Berita Bohong

Merdekanusantara.com,Jakarta – Kementerian agama di harapkan dapat menguatkan sistim informasi berita terkait berita yang di ragukan kebenarannya.Ini sangat di perlukan mengingat banyak berita dan informasi yang di duga dan di ragukan kebenarannya terutama terkait tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

Hal tersebut di utarakan anggota komisi VIII Syaifullah Tamliha saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, membahas Kinerja Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kamis, (19/1/2023).

“Berita bohong dan sebagainya itu mungkin saja akan di lakukan oleh pelaku pelaku yang mengerti digitalisasi,tegas Tamliha.

Tamliha berharap sistim ini sebaiknya bekerja non stop 24 jam,untuk memantau dan memberikan jawaban tertulis secara resmi di laman website Kementerian Agama.Ini sangat penting mengingat dunia digital saat ini berkembang sangat pesat.

“Oleh karena itu ada hal hal yang harus di antisipasi,kalau perlu 24 jam,sehingga begitu ada berita muncul langsung bisa di tangkal Dirjend PHU,kata Tamliha.

Permintaan kesiapan tersebut merupakan bagian dari salah satu upaya untuk menangkal secepat mungkin berita bohong yang muncul,agar tidak berkembang luas dan akhirnya meresahkan masyarakat terutama berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan Umroh.