Dinas Perkimtan Kotabaru Dilaporkan Terkait Dugaan KKN

Merdekanusantara.com,Banjarmasin – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (Babak),Provinsi Kalimantan Selatan,mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan laporan pengaduan tentang adanya dugaan KKN ( Kolusi,Korupsi dan Nepotisme), pada Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru dalam Pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik,untuk pembangunan dan peningkatan kualitas bantuan stimulan Perumahan Swadaya tahun anggaran 2021.Selasa(09/05/23).

Dalam pelaksanaannya di duga telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara dan / atau Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) karena adanya tindakan mark up,jelas Bahrudin,Ketua LSM Babak kepada awak media usai menyerahkan laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Kalsel,Selasa (9/5/2023).

Bahrudin menjelaskan telah terjadi mark up pada Pembelian Bahan Bangunan untuk Bantuan Pembangunan Baru Rumah secara Swadaya pada 150 Buah Rumah di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut yang tersebar pada kawasan tiga RT ( Rukun Tetangga) yaitu RT.04.RT.05 dan RT.06.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 50.000.000,00 Per orang, yang digunakan untuk pembelian bahan material rumah sebesar Rp 43.000.000,00, per rumah untuk 150 Buah Rumah dengan total Rp 6.450.000.000,00.

Untuk pembelian bahan material rumah dimaksud dilakukan oleh oknum Dinas Perkimtan Kotabaru diduga terjadi Mark Up harga material sekitar 10 % (Rp 645.000.000,00).

Begitu pun dengan upah jasa tukang juga telah di lakukan pemotongan, harusnya sebesar Rp 7.000.000,00 per rumah untuk 150 Buah Rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.50.000.000,00, yang setiap rumah telah di lakukan pemotongan oleh oknum Perkimtan Kotabaru Rp 1.000.000,00 setiap rumahnya.

Bantuan Peningkatan kualitas Rumah secara swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh (DAK Peningkatan Kualitas) sebesar Rp 2.240.000.000,00. Bantuan diberikan kepada 112 warga yang tergulung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),yang tersebar ditiga Desa .

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 20.000.000,00 per orang yang digunakan untuk pembelian bahan material rumah sebesar Rp 17.000.000,00, x 112 warga dengan jumlah Rp 1.904.000.000,00 untuk pembelian bahan material rumah dilakukan oleh oknum Perkimtan Kotabaru diduga terjadi Mark Up harga material antara 10 % ( Rp 190.400.000,00).

Upah tukang sebesar Rp 3.000.000,00 per rumah sebanyak 112 rumah = Rp 336.000.000,00 yang setiap rumah dipotong oleh oknum Perkimtan Kotabaru Rp 1.000.000,00 x 112 buah rumah = Rp 112.000.000,00

Bantuan Rumah Tidak layak huni sebesar Rp 2.280.000.000,00 Sumber Dana APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021, diberikan Kepada 114 Warga yang tergulung MBR yang terseber di 10 Desa, Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 20.000.000,00 per orang yang digunkan untuk pembelian bahan material rumah sebesar Rp 17.000.000,00, x 114 warga = Rp 1.938.000.000,00 untuk pembelian bahan material rumah dilakukan oleh oknum Perkimtan Kotabaru diduga terjadi Mark Up harga material antara 10 % =Rp 193.800.000,00 (Kerugian Negara)

Dan yang terakhir upah tukang sebesar Rp Rp 3.000.000,00 per rumah x 114 rumah = Rp 342.000.000,00,yang setiap rumahnya di potong sebesar Rp.1.000.000,00,pungkas Bahrudin.(MN)