Badrul Ain Sanusi Al Afif Nahkodai DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan 2026-2031

Merdekanusantara.com,Banjarbaru – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Aura, Banjarbaru, Sabtu (29/8/2026).

Acara bertema “mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2026 ” hadir Dewan Pembina DPP Arun dan juga sebagai Penasehat Presiden RI (Jend Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, Ketua DPP Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI). ketua Umum ARUN Dr. Bob Hasan, Ketua DPD Kalsel Badrul Ain Sanusi Al Afif, Ketua Dewan Pakar DPP ARUN dan juga Komisi Kejaksaan RI Dr. Pujiono Suwandi, Sekjen DPP ARUN Bungas Thomas Fernando Duling, Ketua Harian DPP Arun Johny Situanda, Ketua OKK DPP ARUN Efendi Nurlete, Ketua Dewan Penasehat DPP ARUN Dr. Parlindungan Rumah horbo, Kejati Banjarmasin, Kejari Tanah Bumbu, Lanal Kotabaru, Kabag SDM Polres Kotabaru mewakili Kapolres Kotabaru, Danrem, Kanwilkum Banjarmasin, Asisten II Pemda Kabupaten Kotabaru, dan unsur DPD ARUN Kalsel serta pengurus mandat 13 Kabupaten/kota DPC ARUN dan Tamu Undangan lainnya dari Ormas.

Kegiatan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran ARUN dalam memberikan advokasi dan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kalimantan Selatan.

Ketua Umum ARUN, Dr. Bob Hasan, mengatakan Musda menjadi bagian dari agenda organisasi untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam rangka memperkuat peran ARUN sebagai organisasi kemasyarakatan yang hadir untuk mengadvokasi kepentingan rakyat.

“Tujuan Musda I ini, yang di mana memang keseharian kita untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi. Kita melaksanakan Musyawarah Daerah dengan tujuan juga bermusyawarah, kira-kira bagaimana harus menjawab dan mengadvokasi rakyat untuk kepentingan Nusantara,” jelasnya.

Menurutnya, advokasi yang dilakukan ARUN tidak hanya berkaitan dengan persoalan sengketa tanah. Berbagai persoalan masyarakat, termasuk bidang ekonomi, pertanian, peternakan, perkebunan hingga persoalan sosial lainnya juga menjadi perhatian organisasi.

“Bentuk advokasinya ini tidak hanya melulu tentang bagaimana ada persengketaan tanah dan sebagainya, bukan. Tetapi juga banyak informasi-informasi yang bersifat politis, ekonomis, dan hal-hal lainnya,” terangnya.

Dirinya juga berpesan kepada jajaran dan anggota ARUN, agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menekankan pentingnya membangun kepedulian sosial dengan saling membantu dan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan.

“Pesan saya adalah bagaimana caranya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, sebagai sesama manusia kita harus memberikan kasih dan kasih sayang, saling membantu, saling menolong ketika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, ARUN yang berdiri sejak 2018 di Lampung juga memiliki pengalaman dalam mengawal berbagai agenda kebangsaan. Pada Pilpres 2024, ARUN turut menjadi relawan pasangan Prabowo-Gibran.

“Sebagai konsekuensinya sebagai relawan, kita tetap menjaga, mengawal program-program pemerintah, terutama yang berkepentingan untuk kepentingan rakyat secara utuh, dan terkait pasal 33 undang-undang Dasar 1945 bahwa DPD Arun Kalsel akan menjalankan amanat tersebut yang dipertegas oleh arahan DPP terhadap semangat gerakan Presiden RI Prabowo Subianto,” imbuhnya

Sementara itu, Sekretaris DPD ARUN Kalimantan Selatan, M. Hafidz Halim, mengatakan langkah awal setelah pelaksanaan Musda adalah memperkuat konsolidasi organisasi dengan membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Kita di awal adalah berkonsolidasi untuk membentuk DPC-DPC di daerah, 13 kabupaten/kota, dan akan berupaya untuk berkonsolidasi,” tegas Hafidz.

Setelah struktur organisasi di daerah terbentuk ARUN Kalsel akan berupaya hadir dalam berbagai persoalan masyarakat, khususnya petanahan.

Hafruddin