Urus Sertifikat Diduga Harus Setor Uang? Praktik Calo di BPN Tangsel Dipertanyakan

TANGERANG SELATAN,  – Dugaan praktik percaloan dan pemberian uang di luar ketentuan dalam proses pengurusan sertifikat tanah di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan.

Dugaan tersebut mengarah pada aktivitas sejumlah perantara yang disebut-sebut mengatasnamakan notaris untuk menawarkan jasa pengurusan dokumen pertanahan. Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada sejumlah pihak dalam berbagai tahapan pelayanan, mulai dari loket administrasi hingga pihak yang disebut sebagai orang dalam.

Berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, pemberian uang tambahan diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran proses pengurusan sertifikat tanah.

“Kalau enggak dikasih uang, berkas permohonan pendaftaran sertifikat susah selesai sampai sertifikatnya terbit,” ungkap sumber tersebut.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pelayanan pertanahan. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi mencederai prinsip pelayanan publik yang seharusnya berjalan berdasarkan prosedur, kepastian biaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya dalam proses administrasi, sumber tersebut juga mengungkapkan dugaan adanya pemberian uang kepada petugas ketika melakukan pengukuran tanah.

Menurut keterangannya, uang yang diberikan kepada petugas ukur disebut mencapai sedikitnya Rp500 ribu. Besarannya diklaim dapat berbeda-beda, bergantung pada luas tanah yang diukur.

Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan apakah uang yang dimaksud merupakan biaya resmi, biaya operasional yang memiliki dasar ketentuan, atau justru pemberian di luar tarif pelayanan pertanahan.

Sebab, setiap pelayanan pertanahan semestinya memiliki rincian biaya yang jelas dan dapat diakses masyarakat. Tidak boleh ada pembebanan biaya tambahan tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan keberadaan perantara yang mengatasnamakan notaris serta informasi mengenai pemberian uang dalam proses pelayanan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal di lingkungan BPN Kota Tangerang Selatan.

Jika benar terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan akses atau kedekatan dengan petugas untuk memperlancar pengurusan sertifikat melalui pembayaran tambahan, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut pelayanan administrasi, tetapi juga menyentuh integritas penyelenggaraan pelayanan publik.

BPN sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pelayanan pertanahan dituntut memastikan seluruh proses berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun percaloan.

Masyarakat yang mengurus sertifikat tanah berhak memperoleh informasi mengenai prosedur, biaya resmi, serta estimasi waktu penyelesaian tanpa tekanan untuk memberikan uang tambahan di luar ketentuan.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Tangerang Selatan, Seto, belum berhasil dimintai keterangan.

Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler yang biasa digunakan belum membuahkan hasil karena nomor yang dihubungi dalam kondisi tidak aktif.

Redaksi masih berupaya mendapatkan penjelasan resmi dari Kepala Kantor BPN Tangsel mengenai dugaan praktik percaloan yang mengatasnamakan notaris, informasi pemberian uang dalam tahapan pengurusan sertifikat, serta dugaan pemberian imbalan kepada petugas ukur.

Klarifikasi juga diperlukan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pihak ketiga yang menawarkan jasa pengurusan dokumen pertanahan serta langkah yang dilakukan BPN dalam mencegah praktik pungutan di luar ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh informasi mengenai dugaan percaloan dan pemberian uang tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Persoalan ini penting mendapat perhatian karena sertifikat tanah merupakan dokumen hukum yang menyangkut kepastian hak dan perlindungan aset masyarakat.

Pelayanan pertanahan tidak boleh menjadi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan melalui akses informal, apalagi jika masyarakat merasa harus mengeluarkan uang tambahan agar berkasnya dapat diproses.

Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap BPN melakukan pemeriksaan secara objektif dan mengambil tindakan sesuai ketentuan terhadap pihak yang terbukti terlibat.

Redaksi akan terus menelusuri informasi tersebut dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi seluas-luasnya kepada BPN Kota Tangerang Selatan maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip keberimbangan pemberitaan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *