Siswanto Ingatkan Pentingnya SDM dan Infrastruktur Globalisasi

Merdekanusantara.com,Depok – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menyoroti kesiapan daerah dalam menanggapi kebijakan Menteri Pendidikan yang mewajibkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI).

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh semangat globalisasi, tetapi sangat bergantung pada ketersediaan guru kompeten dan sarana belajar yang memadai.

“Ini kebijakan luar biasa dari Menteri. Dengan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, anak-anak akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi modern yang menggunakan banyak kode dan bahasa Inggris,” ujar Siswanto pada Kamis (16/10/2025).

Meski mendukung semangat globalisasi, Siswanto menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, terutama terkait sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendidikan.

Ia menilai guru bahasa Inggris yang kompeten serta fasilitas belajar yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

“Kalau SDM dan infrastrukturnya belum siap, pelaksanaan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib tidak akan optimal. Ini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Pemkot Depok,” kata Siswanto.

Kabar baiknya, kebijakan ini baru akan diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Waktu yang ada memungkinkan pemerintah kota mematangkan persiapan, mulai dari pengadaan guru yang kompeten hingga penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, kebijakan ini dinilai membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi lulusan bahasa Inggris. Para lulusan dapat direkrut sebagai tenaga pendidik di SD dan MI, sehingga kemampuan mereka dimanfaatkan secara maksimal.

Siswanto juga menyoroti aspek pemerataan pendidikan. Selama ini, anak-anak dari keluarga mampu biasanya mengikuti les privat bahasa Inggris, sementara yang kurang mampu kesulitan memperoleh akses serupa.

Dengan menjadi mata pelajaran wajib, semua siswa akan mendapatkan kesempatan belajar bahasa Inggris secara merata, tanpa membedakan kemampuan ekonomi keluarga.

Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung kebijakan ini.

“Pemkot harus menyiapkan guru yang kompeten dan fasilitas pendukung. Tanpa itu, kebijakan ini bisa menjadi beban dan kurang efektif,” ujarnya.

Polemik antara semangat globalisasi dan kesiapan daerah ini menjadi sorotan utama dalam implementasi bahasa Inggris wajib di SD dan MI, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada kesiapan SDM, infrastruktur, dan dukungan pemerintah daerah secara menyeluruh. (Hanny)