Bangar Pastikan RAPBD 2026 Tetap Sejalan Dengan Visi Wali Kota Walau Ada Penundaan Paripurna

Merdekanusantara.com,Depok -Penundaan Sidang Paripurna DPRD Kota Depok untuk pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 kembali menjadi perhatian publik. Namun, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok yang juga Ketua Fraksi Gerindra, H.Edi Masturo, memastikan bahwa perubahan jadwal tersebut tidak memengaruhi arah kebijakan anggaran maupun komitmen pemerintah daerah terhadap visi Wali Kota Depok. Senin (24/11/2025).

Edi menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 tetap diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas Wali Kota, terutama terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, penjadwalan ulang sidang dari Senin, 24 November 2025 menjadi Kamis, 27 November 2025 sama sekali tidak dipicu oleh tekanan politik ataupun polemik internal.

“RAPBD 2026 tetap mendukung visi Wali Kota. Penundaan paripurna bukan persoalan politik, melainkan langkah internal untuk memperkuat soliditas sebelum keputusan penting ditetapkan,” ujar Edi.

Salah satu pertimbangan utama penundaan tersebut adalah menunggu pelantikan Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Fraksi Golkar. Edi menilai kehadiran anggota baru itu penting agar seluruh fraksi memiliki keterwakilan lengkap saat pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam kebijakan anggaran yang menentukan arah pembangunan kota.

“Dengan formasi dewan yang lengkap, keputusan anggaran akan lebih kuat, representatif, dan legitimate. Setiap fraksi harus dapat menjalankan fungsinya secara penuh,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa menjaga stabilitas internal dewan merupakan bagian dari upaya memastikan pembahasan anggaran tahun 2026 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsolidasi internal, lanjutnya, menjadi fondasi untuk melahirkan keputusan anggaran yang matang, terukur, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, DPRD dan pemerintah daerah disebut memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan arahan besar kepemimpinan Wali Kota Depok. Program prioritas seperti peningkatan layanan publik, penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi lokal tetap menjadi fokus dalam penyusunan RAPBD 2026.

“Soliditas dewan berdampak langsung pada kualitas kebijakan. Ketika dewan solid, proses pembangunan berjalan lebih cepat, terarah, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya penjadwalan ulang ini, DPRD Kota Depok berharap proses pengesahan RAPBD 2026 dapat berlangsung lebih stabil, transparan, dan berorientasi pada masa depan kota.

Edi Masturo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci percepatan pembangunan.

“Soliditas dewan hari ini akan menentukan kualitas Depok di masa depan. Dengan visi yang sama, kita ingin memastikan setiap kebijakan anggaran menjadi langkah nyata menuju Depok yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” pungkasnya. (Hanny)